A-TIMES, MANADO–Pengawasan Obat dan Bahan Makanan harus dilakukan bersama termasuk media agar masyarakat bisa mendapat informasi yang benar. Hal ini dikatakan Hariani Kepala Balai Besar POM di Manado kepada sejumlah media Jumat (5/5/2023) di Aryaaduta Hotel saat media gathering dengan.media di Sulut.
Hariani menjelaskan, saat ini 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka POM yang tersebar di setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia, sudah terakreditasi ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015. “Kami sangat berharap media juga ikut memberikan informasi dan edukasi agar mereka terhindar dari kejahatan dibidang makanan dan obat ,” katanya kepada wartawan usai media gathering kemarin.
Caranya sederhana dalam mendukung tugas BPOM, di antaranya dengan membiasakan melakukan cek kemasan, cek izin edar, cek tanggal kadaluwarsa pada obat dan produk makanan kemasan.
Dijelaskan Hariani, beberapa upaya BPOM Manado dalam melakukan penguatan pengawasan di antaranya program Tarsius (Pencatatan Resiko untuk Solusi), Secara Adat (Pencatatan dan Pelaporan Atasi Masalah dan Tegakkan Aturan) serta program Mo Tangka (Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Beritahu Langsung Kami).
Kemudian untuk area peningkatan pelayanan publik, BPOM Manado memiliki program Simpel Sampel (Sistem Informasi Digital Pelayanan Pengujian Sampel Eksternal Berbasis Online), Ta Pe UMKM (Percepatan Pendamping UMKM), Pawang Waseng (Pendampingan Minyak Tawaang Warisan Nenek Moyang) dan KIE 1000 Toga (Komunikasi Informasi dan Edukasi 1000 Tokoh Agama).
Untuk melapor dugaan kejahatan di bidang obat dan makanan, masyarakat bisa mengakses media sosial BPOM Manado, dengan nama bpom.manado untuk Facebook, dan Instagram, BpomManado untuk Twitter, Balai Besar POM di Manado untuk YouTube, atau membuka alamat website bpommanado.id dan menghubungi nomor telepon layanan 0811-4321-143.
Di sisi lain secara internal, BPOM Manado melakukan reformasi birokrasi area manajemen perubahan, di antaranya Ruang Terpikkir (Ruang Terbaik Budaya Organisasi PIKKIR), SETOR RB (Semangat Torang Yel-yel Demokrasi Birokrasi), Ta Pe RB (Kita Punya Pemikiran Tentang Reformasi Birokrasi), Nomoki deng Noni (Ngobrol dan Diskusi dengan PPNPN non Teknis dan Front Liners), Podcast, serta Sabua Perubahan.
“Intinya kami juga memperbaiki kinerja kami secara internal peningkatan SDM dan lainnya untuk lebih maksimal melakukan pengawasan,” pungkas dia.(*)
Komentar