PROAKTIF: Senator Stevanus Ban Liow saat sarasehan Empat Pilar Kebangsaan bersama Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Liando(*)
A–TIMES,MANADO– MPR RI masih menjadi lembaga tertinggi negara yang memilih presiden ternyata sudah tidak berlaku sejak reformasi. Hal itu diluruskan Anggota DPD RI Sulut yang juga Anggota MPR RI, Ir Stefanus BAN Liow, MAP, dalam sarasehan bersama insan pers di Kantor DPD RI Perwakilan Sulut, Tikala, Senin (9/11/2026). Didampingi Dekan FISIP Unsrat, Dr Ferry Liando, SIP, MSi, Liow menjelaskan MPR kini beranggotakan 732 orang, terdiri dari 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI. DPR mewakili kekuatan politik berdasarkan jumlah pemilih, sedangkan DPD mewakili wilayah. Setiap provinsi sama-sama diwakili 4 orang, agar suara daerah kecil tidak tenggelam. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memang lembaga tertinggi. Setelah amandemen 1999-2002, kedudukannya menjadi sejajar dengan lembaga negara lain. Presiden tidak lagi dipilih MPR, melainkan dipilih langsung rakyat. Meski begitu, MPR tetap memegang kewenangan strategis: mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wakil presiden, memutuskan pemberhentian presiden atas putusan MK, serta mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan. Kewenangan mengubah UUD pun dibatasi konsensus kebangsaan, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI.”Perubahan UUD tidak boleh karena kepentingan sesaat. Itulah fungsi MPR sebagai pengawal konstitusi,” kata Liow. Ia menyebut MPR sebagai Rumah Kebangsaan, tempat representasi partai politik dan daerah dipertemukan dalam satu atap konstitusi.(*)
Komentar