A– TIMES,BITUNG–Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka,S.Sos. membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bitung di Lantai 4 Kantor Wali Kota Bitung, Selasa(28/7/2026). Dalam arahannya, Randito menyampaikan bahwa penerapan pemerintahan digital sudah menjadi kebutuhan. Ia menekankan, proses ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan bersama oleh seluruh perangkat daerah. “Transformasi digital bukan hanya soal menggunakan aplikasi atau sistem baru. Ini juga menyangkut cara kerja kita sehari-hari agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Menurut Randito, digitalisasi pemerintahan memiliki dua sisi. Pertama, sisi teknis berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah administrasi. Kedua, sisi non-teknis berupa perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Ia meminta setiap OPD untuk mengevaluasi sejauh mana layanan yang sudah berbasis digital berjalan. Mulai dari sistem persuratan, pelayanan perizinan, hingga penyampaian informasi publik. Data dan sistem yang ada juga perlu diintegrasikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. “Yang kita cari adalah pelayanan yang transparan. Masyarakat bisa melihat prosesnya, tidak bertele-tele, dan hasilnya jelas. Itu hanya bisa terjadi kalau kita semua punya komitmen yang sama,” katanya. Rakor ini dihadiri pimpinan OPD, camat, serta tim teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung. Agenda utamanya membahas capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemkot Bitung. Pemerintah Kota Bitung menargetkan seluruh layanan dasar pemerintahan dapat diakses secara digital secara bertahap. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk urusan-urusan administratif sederhana.(*)
Komentar