A-TIMES, BOLSEL- Untuk kesepuluh kalinya Pemerintah Kabupaten Bolsel mempertahankan pengelolaan keuangan yang bersih dan patuh. Di bawah duet kepemimpinan Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru,S.Pt.,M.Si dan Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid Pemkab Bolsel meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Keduanya kompak menghadiri Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor BPK RI Manado, Jumat (03/05/2024).
Kepala BPK RI Sulut Arief Fadillah menyampaikan bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam pelaporan termasuk dari Aplikasi maupun pemilu dan banyak lagi lainnya.
“Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusi BPK”, ucapnya.
Pada kesempatan tersebut kepala BPK RI Sulut menyampaikan bahwa BPK memberikan Opini WTP kepada Bolaang Mongondow Selatan dan juga 5 Kab/Kota lain, Capaian WTP ini berarti yang kesepuluh kalinya untuk Bolsel.
“WTP yang dicapai menunjukkan komitmen pemerintah Daerah se-Provinsi Sulut beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan yang tidak luput dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan”, Imbuh Ketua BPK RI Sulut.
Terkait temuan-temuan Ketua BPK RI berharap agar segera diminimalisir dan ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah diserahkannya LHP.
Sebagai informasi hadir dalam kegiatan terendah, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD, Sekda, Kepala Inspektorat, Kaban Keuangan Kabupaten/Kota serta jajaran dan tamu undangan.(Hen/Advetorial).
Komentar