Page 7 - A-TIMES.ID - Edisi 23 November 2020

A 10 9 8 11 7 12 1 5 2 3 4 TIMES SULAWESI UTARA 7
6
SENIN, 23 NOVEMBER 2020

Gubernur Fatoni Siap
Laksanakan Instruksi Mendagri
Nomor 6 Tahun 2020

A-TIMES, MANADO — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi nomor 6 tahun 2020 yang
berisi penekanan kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) untuk sungguh-sungguh dan konsisten
menegakkan protokol kesehatan Covid-19.
nstruksi ini berisi enam poin, yang salah tersebut. dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
satunya ancaman mencopot kepala Kedua, melakukan langkah-langkah a. berakhir masa jabatannya;
Idaerah yang melanggar aturan protokol proaktif untuk mencegah penularan Covid- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
kesehatan. 19 dan tidak ada hanya bertindak berkelanjutan atau berhalangan tetap
Menyikapi hal itu, Pjs Gubernur Sulawesi responsif/reaktif. secara berturut-turut selama 6 bulan;
Utara Agus Fatoni mengatakan, pihaknya Mencegah lebih baik daripada menin- c. dinyatakan melanggar sumpah/ janji
bakal patuh mengikuti aturan yang dibuat dak. Pencegahan dapat dilakukan dengan jabatan dan wakil kepala daerah
pemerintah pusat. cara humanis dan penindakan termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
“Kami siap melaksanakan dan mengawal pembubaran kerumunan dilakukan secara huruf b;
aturan dan ketentuan dari Mendagri,” kata tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. d. tidak melaksanakan kewajiban kepala
Fatoni, Sabtu (21/11). Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin daerah dan wakil kepala daerah
Alasan dirinya patuh dengan instruksi tertinggi pemerintah di daerah masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
Mendagri itu karena Indonesia merupakan masing harus menjadi teladan bagi huruf b;
negara hukum. Artinya punya aturan dan masyarakat dalam mematuhi protokol f. melakukan perbuatan tercela;
ketentuan yang wajib diikuti dan diterap- kesehatan Covid-19 termasuk tidak ikut g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh
kan warga sekalipun pemerintah. dalam kerumunan yang berpotensi Presiden yang dilarang untuk dirangkap
“Ada UUD, UU, ada peraturan-peraturan melanggar protokol kesehatan. oleh ketentuan peraturan perundang-
lain. Prinsipnya kita patuh dan taat pada Keempat, bahwa sesuai UU Nomor 23 undangan;
peraturan,” terang Fatoni. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, h. menggunakan dokumen dan/atau
Adapun ada enam poin instruksi Men- diingatkan kepada kepala daerah tentang keterangan palsu sebagai persyaratan
dagri Nomor 6 Tahun 2020 terkait Pene- kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah pada saat pencalonan kepala
gakan Protokol Kesehatan untuk Pengen- sebagai berikut: daerah/wakil kepala daerah berdasarkan
dalian virus corona kepada gubernur dan a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati pembuktian dari lembaga yang
bupati/ walikota; seluruh ketentuan perundang-undangan” berwenang menerbitkan dokumen;
Kesatu, menegakkan secara konsisten b. Pasal 78: (1) Kepala daerah dan/ atau dan/atau
protokol kesehatan Covid-19 guna wakil kepala daerah berhenti karena: I. mendapatkan sanksi pemberhentian.
mencegah penyebaran Covid-19 di daerah a. meninggal dunia; Kelima, berdasarkan instruksi pada
masing-masing berupa memakai masker, b. permintaan sendiri; atau Diktum keempat, kepala daerah yang mela-
mencuci tangan dengan benar, menjaga c. diberhentikan. nggar ketentuan peraturan perundang-
jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan (2) Kepala daerah dan/ atau wakil kepala undangan dapat dikenakan sanksi pem-
yang berpotensi melanggar protokol dae-rah diberhentikan sebagaimana berhentian. (hmas/*)