Page 6 - A-TIMES.ID - Edisi 23 November 2020

6 NASIONAL A 10 9 8 11 7 12 6 1 5 2 3 4 TIMES
SENIN, 23 NOVEMBER 2020
Yusril: Kepala Daerah
Dipilih Rakyat, tak Bisa
Asal Copot
A-TIMES, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Instruksi Mendagri Nomor
6 Tahun 2020 tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah.
un demikian dengan presiden yang mengambil prakarsa memberhentikan terbatas melakukan pemberhentian
tidak berwenang mengambil inisiatif bupati dan wali kota beserta wakilnya," jelas sementara tanpa proses pengusulan oleh
Pmemberhentikan kepala daerah. Yusril. DPRD dalam hal kepala daerah didakwa ke
"Jawabannya tentu saja tidak. Instruksi Yusril menjelaskan, semua proses pengadilan dengan ancaman pidana di atas
Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya pemberhentian kepala daerah tetap harus lima tahun.
pada hakikatnya adalah perintah tertulis dilakukan melalui DPRD. Termasuk dengan Bisa pula jika kepala daerah itu didak-
dari atasan kepada jajaran yang berada di alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 wa melakukan korupsi, makar, terorisme,
bawahnya untuk melakukan atau tidak ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, yakni kejahatan terhadap keamanan negara atau
melakukan sesuatu," kata Yusril lewat tidak melaksanakan kewajiban untuk me- kejahatan memecah-belah NKRI.
keterangan tertulis akhir pekan lalu. laksanakan peraturan perundang-unda- "Kalau dakwaan tidak terbukti dan
Dia mengatakan, sebetulnya bisa saja di ngan yang berlaku terkait dengan Pene- kepala daerah tadi dibebaskan, maka sela-
dalam Instruksi Mendagri itu ada ancaman gakan Protokol Kesehatan. ma masa jabatannya masih tersisa, presiden
kepada kepala daerah yang tidak mau "Jika ada DPRD yang berpendapat dan Mendagri wajib memulihkan jabatan
melaksanakan ketentuan peraturan per- demikian, mereka wajib memulainya dan kedudukannya," kata dia. (republika)
undang-undangan terkait penegakkan dengan melakukan proses pemakzulan atau
protokol kesehatan. impeachment," kata dia.
Namun, kata Yusril, proses pelaksanaan Menurut Yusril, jika DPRD berpen-
pemberhentian kepala daerah itu tetap dapat sudah ada cukup alasan bagi kepala Presiden
daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat
tidaklah berwenang mengambil
harus berdasarkan pada Undang-Undang dilakukan untuk dinilai dan diputuskan “
(UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang DPRD tersebut wajib disampaikan kepada inisiatif memberhentian gubernur
Pemerintahan Daerah. Mahkamah Agung. Penyampaian itu wajib
Yusril menerangkan, UU Pemerintahan
Daerah sekarang menyerahkan pemilihan apakah pendapat DPRD itu beralasan Mendagri juga tidak berwenang
kepala daerah secara langsung kepada menurut hukum atau tidak. mengambil prakarsa
rakyat melalui pemilihan kepala daerah "Untuk tegaknya keadilan, maka kepala memberhentikan bupati dan wali
(Pilkada) yang dilaksanakan oleh KPU dan daerah yang akan dimakzulkan itu kota beserta wakilnya.
KPU di daerah. diberi kesempatan oleh Mahka-
KPU adalah satu-satunya lembaga yang mah Agung untuk membela
dan/ atau wakil gubernur. “
berwenang menetapkan pasangan mana diri," terang dia.
sebagai pemenang dalam Pilkada. Karena itu, Yusril menilai, Yusril Ihza Mahendra
"Walau kadang kala KPU harus menung- proses pemakzulan tersebut
gu putusan pengadilan yang berkekuatan akan memakan waktu lama, Pakar Hukum Tata Negara
hukum tetap apabila penetapan pemenang mencapai satu tahun atau
yang sebelumnya telah dilakukan diper- bahkan lebih. Dia kembali
soalkan ke Mahkamah Konstitusi," katanya. menekankan, presiden
Pasangan manapun yang maupun Mendagri tidaklah
ditetapkan KPU sebagai pemenang, berwenang memberhentikan
kata dia, tidak dapat dipersoalkan, atau "mencopot" kepala
apalagi ditolak oleh pe-merintah. daerah karena kepada daerah
Presiden atau Mendagri hanya dipilih langsung oleh rakyat.
perlu menerbitkan keputusan Sebagai konsekuensinya,
tentang Pengesahan Pasangan pemberhentiannya pun harus
Gubernur atau Bupati/ Walikota ter- dilakukan oleh rakyat
pilih dan melantiknya. melalui DPRD.
"Dengan demikian, presiden Yusril mene-
tidaklah berwenang mengambil rangkan, kewena-
inisiatif memberhentian gubernur ngan presiden
dan/atau wakil gubernur. dan Mendagri
Mendagri juga tidak berwenang hanyalah
A 10 9 8 11 12 1 2 4 3 TIMES PEMIMPIN REDAKSI: REPORTER/ KONTRIBUTOR :
Amrain Razak
5
7
6
DIGITAL NEWSPAPER (Wartawan Utama) Korda Minahasa Raya dan Bolmong Raya: Benyamin
Allo, Douglas Panit (Minsel), Hamdan Rahman Miu
REDAKTUR:
HADIR sebagai Koran Digital di Sulawesi Utara. Amas Machmud, Saleh Nggiu (Bolsel), Firmansyah Hiliputo (Gorontalo), Reporter:
Mulyadi Pontororing
A-TIMES.ID menjawab keinginan pembaca yang
melek teknologi gadget dan smart phone. PERWAJAHAN/ LAYOUT:
MANAGER ADVERTISING:
Dengan A-TIMES.ID anda bisa membaca berita Syamsuddin Hasan, Ebiet Hadi Prestasi, Mirdad Husen
koran aktual dimana saja dan kapan saja.
IT & WEB PROGRAMMER:
Keredaksian Dibawah Manajemen : Ebiet PENASEHAT HUKUM: Pranoto & Partner Law Firm
---------------------------------------------------