A-TIMES- Para pemegang saham Bank Sulut Gorontalo (BSG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis, 29 Oktober 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Salah satu agenda krusial dalam rapat tersebut adalah menetapkan pengisian kekosongan pada posisi Direktur Dana dan Treasury. Melalui keputusan rapat, Direktur Utama BSG, Revino M. Pepah, ditunjuk untuk merangkap jabatan tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Nomenklatur jabatan Direktur Dana dan Treasury di BSG merupakan struktur baru yang dibentuk melalui RUPS pada awal tahun ini. Kebijakan ini memperluas jajaran direksi BSG dari yang sebelumnya lima orang menjadi enam orang.
Sejalan dengan pembentukan pos baru tersebut, RUPS pada Februari lalu sebenarnya telah sepakat mengangkat Rusdiyanto Katili.
Namun, saat diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), figur Katili dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) karena pertimbangan tertentu.
OJK resmi mengumumkan ketidaklolosan Katili pada Agustus 2026, yang kemudian direspons cepat oleh para pemegang saham melalui penyelenggaraan RUPS-LB ini.
Selain menunjuk Revino Pepah sebagai Plt, RUPS-LB tersebut juga memutuskan untuk mengusulkan kembali calon Direktur Dana dan Treasury. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pemegang saham memunculkan dua nama.
Selain Katili (yang secara regulasi masih diizinkan untuk diusulkan kembali), muncul nama Iskandar Modjo, bankir senior yang saat ini menjabat sebagai Group Head di BSG.
Kedua nama inilah yang disepakati pemegang saham untuk diajukan ke OJK. Langkah ini krusial mengingat regulasi OJK membatasi masa jabatan Plt untuk mengisi kekosongan direksi paling lama enam bulan sejak ditetapkan.
Sebagai catatan, pada RUPS awal tahun 2026, pemegang saham hanya menetapkan satu calon tunggal, yaitu Rusdiyanto Katili.
Nama Iskandar Modjo baru diputuskan belakangan sebagai opsi alternatif untuk mengikuti uji kelayakan di OJK.
Saat ini, Katili menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah (Kanwil) BSG Gorontalo, sedangkan Iskandar Modjo menduduki posisi Group Head BSG. Secara struktural, kedua posisi ini merupakan puncak karier eksekutif di internal BSG.
Namun, posisi Group Head yang diemban Iskandar berada satu tingkat di bawah direksi, atau selapis di atas posisi Kanwil yang saat ini dipegang Katili.
Publik menilai, keputusan pemegang saham yang sebelumnya bersikeras mengusulkan Rusdiyanto Katili sebagai calon tunggal sarat akan nuansa politis. Seperti diketahui, BSG sempat menuai protes dari pihak Gorontalo karena absennya keterwakilan daerah tersebut di jajaran direksi dan komisaris.
Pasca dinamika tersebut, RUPS pada awal tahun langsung mengakomodasi dua keterwakilan Gorontalo. Yakni, Rania Riris Ismail (menantu Gubernur Gorontalo) sebagai Komisaris Independen, dan Rusdiyanto Katili sebagai calon direksi.
Pertanyaannya, apakah respons terhadap protes dari Gorontalo di era kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus SE selaku PSP ini yang memicu membengkaknya jumlah direksi BSG menjadi enam orang?
Apakah keputusan ini sekadar taktik meredam riak politik, atau memang kebutuhan bisnis BSG yang mendesak untuk diawasi oleh enam direktur?
Data menunjukkan, dari 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang masuk dalam kategori KBMI 1 (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1),
BSG menjadi satu-satunya BPD yang menempatkan enam orang di jajaran direksi. BPD lain di kelas yang sama rata-rata hanya mempekerjakan empat hingga lima direktur.
Bagi sebagian pengamat, penambahan kursi direksi ini berpotensi memicu inefisiensi anggaran. Sebaliknya, ada pula optimisme bahwa ekspansi struktur direksi ini justru dapat mengoptimalkan produktivitas BSG.
Dengan kata lain, peningkatan biaya operasional diharapkan berbanding lurus dengan lompatan pendapatan perusahaan di masa depan. Waktu yang akan membuktikannya. (Pengamat/praktisi ekonomi kerakyatan)
