Page 2 - Edisi Kamis, 7 Juli 2022 | A-TIMES.ID
P. 2
BERITA UTAMA A TIMES
12
1
11
10
2
3
9
8
4
Kamis, 7 Juli 2022 7 6 5 HADIR UNTUK PERUBAHAN
RKUHP FINAL ara demokrasi terdapat sejumlah asas yang
Markus menuturkan dalam sistem neg-
HINA PRESIDEN harus dijunjung tinggi, seperti asas kese-
taraan, asas persekutuan, asas kepribadian,
dan asas kewibawaan.
Menurutnya, di dalam kehidupan ber-
PENJARA 5 TAHUN, masyarakat akan ada orang tertentu yang
diberikan tugas-tugas khusus, istimewa,
dan membedakan dari orang lainnya.
Dengan itu, orang tersebut harus diberikan
KUMPUL KEBO kewibawaan.
“Jadi, asas kewibawaan ini tercermin
di dalam penghormatan terhadap kepala
6 BULAN negara, presiden atau wakil presiden. Terh-
adap kepala negara sahabat saja kita hor-
mati, masa kepada kepala negara sendiri
tidak dihormati? Ini suatu pertanyaan yang
sangat mendasar dan prinsipil,” ujarnya.
ZINAH DAN KUMPUL KEBO
A-TIMES,JAKARTA - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Draf Rancangan Kitab Undang-Undang
(RKUHP) dinyatakan f nal dan diserahkan pemerintah kepada DPR untuk Hukum Pidana (RKUHP) juga mengatur an-
dibahas dan ditetapkan. RKUHP ini memperhatikan putusan Mahkamah caman pidana terhadap perzinahan, kohab-
Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian KUHP, antara lain mengenai itasi atau kumpul kebo.
Pasal 415 RKUHP mencantumkan sanksi
tindak pidana penghinaan presiden, tindak pidana mengenai penodaan penjara satu tahun bagi orang yang berzin-
agama, dan tindak pidana kesusilaan. ah, juga terancam denda.
“Setiap Orang yang melakukan perse-
tubuhan dengan orang yang bukan suami
atau istrinya dipidana karena perzinaahan
Dalam draf terbaru, diatur ancaman Dalam argumentasinya, Tim ahli peny- dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
pidana selama lima tahun bagi setiap orang usun RUU KUHP yang juga merupakan Guru tahun atau pidana denda paling banyak kat-
yang menyerang diri Presiden atau Wakil Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah egori II,” bunyi Pasal 415 RKUHP draf tanggal
Presiden. Mada (UGM) Markus Priyo Gunarto menga- 4 Juli 2022.
“Setiap orang yang menyerang diri Presi- cu pada peraturan yang diterapkan oleh Pasal lainnya yaitu mengatur larangan
den atau Wakil Presiden yang tidak termasuk beberapa negara tetangga di mana aturan kohabitasi atau kumpul kebo (bakupi-
dalam ketentuan pidana yang lebih berat terkait ini sudah diatur. ara,red). RKUHP mengancam pelaku perbua-
dipidana dengan pidana penjara paling lama “Jadi, kalau kemudian terhadap per- tan itu dengan hukuman penjara dan denda.
5 (lima) tahun,” sebagaimana bunyi Pasal 217 buatan yang sama yang ditujukan kepada “Setiap orang yang melakukan hidup
draf terbaru RKUHP. kepala negara sahabat atau wakil nega- bersama sebagai suami istri di luar per-
Sementara itu, Pasal 218 ayat (1) men- ra sahabat itu diancam dengan pidana, kawinan dipidana dengan pidana penjara
gatur setiap orang yang di muka umum kok pada kepala negara sendiri diusul- paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
menyerang kehormatan atau harkat dan kan untuk tidak dipidana, reasoning-nya denda paling banyak kategori II,” bunyi
martabat diri Presiden atau Wakil Presiden bagaimana, ya?” terang Markus dalam pasal 416 RKUHP.
dipidana penjara paling lama 3,5 tahun atau agenda sosialisasi RUU KUHP di Jakarta, RKUHP membatasi orang yang bisa mel-
pidana denda paling banyak kategori IV. Juni tahun lalu. aporkan tindak pidana zina dan kohabitasi.
Sedangkan Pasal 218 ayat (2) menyebut: Orang yang telah menikah hanya bisa dil-
“Tidak merupakan penyerangan kehormatan aporkan oleh suami atau istrinya, sementara
atau harkat dan martabat sebagaimana di- bagi yang belum menikah, hanya orang tua
maksud pada ayat (1) jika perbuatan dilaku- atau anak yang bisa melaporkan.(rin/*)
kan untuk kepentingan umum atau pembe-
laan diri.” Editor : Redaksi
Dalam Pasal 219, setiap orang yang mem- Layout : Syamsudin Hasan
publikasikan terkait penyerangan kehor- Sumber : CNN Indonesia
matan atau harkat dan martabat terhadap Foto : istimewa
Presiden atau Wakil Presiden melalui sarana
teknologi informasi sehingga diketahui oleh
umum akan dipidana dengan pidana penja-
ra paling lama 4,5 tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.
Dalam ketentuan berikutnya yakni Pasal
220 diatur:
1. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat
dituntut berdasarkan aduan.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis
oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Berdasarkan catatan Institute for Crimi-
nal Justice Reform (ICJR), Pasal Penghinaan
Presiden termasuk ke dalam salah satu pasal
yang berpotensi mengancam demokrasi.
Sebelumnya, Tim ahli penyusun RUU
KUHP menilai Pasal 217, Pasal 218, dan Pasal
219 RUU KUHP tentang Tindak Pidana terh-
adap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
tetap dimasukkan.
redaksi a-times.id Gratis Berlangganan E-Koran
