A–TIMES,MINAHASA– Pemkab Minahasa Tenggara menggelar High Level Meeting (HLM) tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di kantor DPRD Mitra.
HLM dipimpin wakil bupati Mitra Fredy Tuda. Dari BI Perwakilan Sulut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Darmawan TB Hutabarat. Tim Pemkab ikut hadir Sekretaris Daerah Mitra David H Lalondos serta anggota TPID dan TP2DD dari instansi terkait.
Wakil bupati menegaskan komitmen pemkab Mitra untuk mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan Nasional.
” Digitalisasi harus bergerak lebih cepat dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Mitra harus menjadi daerah yang mampu kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” tandas Fredy dalam sambutannya.
Dia mengapresiasi BI karena konsisten melakukan pendampingan mendorong TP2DD kabupaten Mitra dan masuk kategori daerah digital.
Tasyafa Alaysia Taufik Analis yunior KpW BI Sulut memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi pemkab Mitra . Berdasarkan survei indeks Elektronifikasi Transksi Pemerintah Daerah(ETPD) semester 1 2025 Mitra sukses mempertahankan nilai 92,40 persen dan berada diperingkat ke-38 dari 70 kabupaten di Sulawesi.
Tasyafa juga merekomendasikan untuk meningkatkan kinerja TP2DD seperti penyelenggaraan HLM secara berkala, optimalisasi anggaran ETPD peningkatan pengurangan kanal pembayaran non tunai serta integrasi kebijakan daerah, dengan kebijakan nasional seperti kartu kredit Indonesia dan sistem E Tax.
Pembahasan Inflasi Daerah menjadi fokus utama pada pertemuan tersebut. Gabriella Regina Ekonomi yunior KpW BI memaparkan perkembangan harga komoditas di Sulut dan situasi harga di Mitra.
Regina menekankan perlunya kewaspadaan terhadap komoditas yang memiliki pergerakan harga yang sensitif terhadap musik dan pola distribusi seperti tomat,cabai merah,cabai rawit, bawang merah dan beras.
Menurutnya ada empat strategi utama TPID, yakni keterjangkauan harga melalui gerakan pangan murah, ketersediaan pasokan melalui kerjasama antar daerah,kelancaran distribusi lewat fasilitasi logistik pangan,serta komunikasi efektif melalui HLM dan edukasi publik. HLM Tersebut dirangkaikan dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS yang dapat mempercepat layanan publik,menutup celah kebocoran pendapatan daerah dan memudahkan masyarakat saat bertransaksi. Intinya pemkab Mitra menengaskan komitmennya menuju tata kelola yang transparan, efisien dan pro masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memperkuat kemandirian fiskal daerah ditengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.(*)
