Pemkab Bolsel Bagikan 500 Bendera Merah Putih

A-TIMES, BOLSEL- Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), membagikan 500 bendera merah putih kepada masyarakat Bolsel, Senin (14/08/2023).

Diketahui bendera tersebut dibagikan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid kepada masyarakat yang diwakili para Camat dan perwakilan ormas se-kabupaten Bolsel dalam Apel Kerja yang dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih dalam rangka HUT RI ke-78.

Kegiatan pembagian bendera ini menurut Wabup Deddy merupakan tindak lanjut dari edaran Kemendagri No. 400.10.1.1/1965/sj Tanggal 7 April 2023 Tentang Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih Tahun 2023.

Untuk mensukseskannya, masing-masing perangkat daerah (PD) menyumbangkan bendera yang kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk dikibarkan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 RI.

“Bendera merah putih merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu bangsa Indonesia yang selama bulan kemerdekaan ini berkibar di seluruh wilayah NKRI,” ucab Wabup Deddy saat memimpin Apel di Lapangan Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.

Wabup Deddy menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut meramaikan gerakan tersebut dan mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh pada bulan Agustus.

“Gerakan semacam ini sangat penting untuk menggugah rasa cinta tanah air, dan untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita semua,” imbuhnya dalam apel yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para Asisten Sekda, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, pimpinan PD dan jajaran ASN serta P3K.

Selanjutnya, Wabup memerintahkan seluruh ASN dan P3K untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-78 tingkat kabupaten yang akan diselenggarakan di Lapangan Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur pada, Kamis (17/8/2023) nanti. Kemudian Wabup juga meminta setiap PD untuk proaktif terhadap permintaan BPK terkait audit dana Stunting.

“Perbanyak koordinasi dengan pimpinan dan jangan mengambil kebijakan sepihak, Setiap kebijakan di kantor harus dimusyawarahkan,” pungkasnya seraya mengingatkan seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang perhelatan Pesta Demokrasi 2024.(advertorial)