Komitmen Kuat Bupati Iskandar Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlihat di Rakor TPAKD

A-TIMES, BOLSEL – Untuk mempercepat akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, bertempat di Luwansa Hotel Manado, Kamis (3/7/2025).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Wakil Gubernur Gorontalo Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H, serta Kepala OJK Sulut-Gorontalo-Maluku Utara Robert Sianipar.

Turut hadir pula Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, bersama para kepala daerah se-Sulut dan Gorontalo, pimpinan lembaga keuangan, serta berbagai stakeholder lintas sektor lainnya.

Kehadiran Bupati Bolsel dalam forum ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam mendukung agenda percepatan inklusi keuangan di daerah. Bupati Iskandar Kamaru menyambut baik pelaksanaan rakor ini sebagai ruang sinergi dan kolaborasi untuk memperkuat peran TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan. TPAKD menjadi sarana strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Bupati Iskandar dalam diskusi bersama peserta.

Dalam sambutannya, Kepala OJK SulutGoMalut, Robert Sianipar, menegaskan bahwa TPAKD merupakan forum koordinasi resmi yang dibentuk untuk mempercepat akses keuangan, serta mendorong pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“TPAKD tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi semata, namun harus melahirkan aksi nyata yang mendukung kerja-kerja pemerintah daerah melalui implementasi program ekonomi di masing-masing wilayah,” tegasnya.

Robert juga melaporkan bahwa hingga kini telah terbentuk 16 TPAKD di wilayah Sulawesi Utara dan 7 TPAKD di Provinsi Gorontalo, masing-masing telah dikukuhkan oleh gubernur pada 24 September 2021 dan 7 Desember 2022.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mempercepat penetrasi layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.

“TPAKD harus menjadi penggerak kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, dan stakeholder lainnya untuk menjangkau masyarakat yang belum terakses layanan keuangan,” ujar Idah.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan I tahun 2025 mencapai 6,97%, berada di atas rata-rata nasional sebesar 4,87%, dan menempati peringkat kedua tertinggi di Sulawesi setelah Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, dalam kesempatan yang sama, menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa indeks literasi keuangan Provinsi Sulut telah mencapai 50,13%, sementara indeks inklusi keuangan berada di 86,23%, keduanya berada di atas rata-rata nasional.
“Ini menunjukkan bahwa produk dan layanan keuangan sudah cukup luas menjangkau masyarakat, namun pemahaman dan kualitas literasi perlu terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wagub Sulut menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPAKD kabupaten/kota di Sulut yang telah menyelesaikan 100% program kerja tahunannya dengan baik. Ia juga mendorong penyusunan program tematik TPAKD 2025 yang selaras dengan kebutuhan ekonomi lokal di masing-masing daerah. Adapun peserta Rakor ini meliputi Bupati dan Wali Kota se-Sulut dan Gorontalo, Direktur Utama PT Bank SulutGo, Kanwil DJPb Sulut, para narasumber nasional, pimpinan industri jasa keuangan, serta kepala OPD terkait.(hen)