FGD dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Bolsel, Rikson Paputungan S.Pd., M.Pd., MM, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan. Hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala BKSDA Sulawesi Utara, perwakilan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Boltim–Bolsel.
Komitmen kami tidak hanya sebatas pada regulasi atau kebijakan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam setiap program konservasi. Pelestarian alam akan lebih efektif jika melibatkan semua pihak, termasuk warga yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi,” ungkap Rikson.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program Sulawesi yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam kerja-kerja konservasi.
Kami sangat berterima kasih kepada WCS yang selalu konsisten mendukung program pemerintah, khususnya di bidang penelitian dan konservasi keanekaragaman hayati,” tambahnya.
Pemerintah daerah berharap, dengan adanya dokumen roadmap, seluruh program konservasi di Tanjung Binerean dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dampak nyata.
Selain itu, dokumen ini juga akan menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan lembaga donor dalam mendukung riset di kawasan tersebut.
Rikson menegaskan kembali bahwa Pemkab Bolsel akan terus mengawal hasil FGD ini hingga tahap implementasi.
Koridor Tanjung Binerean merupakan salah satu kawasan penting di Sulawesi yang menjadi habitat berbagai satwa liar dilindungi, termasuk burung endemik dan mamalia besar. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kawasan ini juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.(Hen).
