Peliput/Editor: Lily Papufungan
A-TIMES,BITUNG–Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian Senin (28/11/2022) memimpin Rakor pengendalian inflasi. Rapat ini turut dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama TNI dan POLRI.
Diawali laporan data oleh Setianto, Deputi Bidang Statistik dan Distribusi jasa mewakili Kepala Badan Pusat Statistik, yang menyampaikan tren data komoditas di daerah. Mendagri kemudian memberikan kesempatan pada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan kiat – kiat kepada seluruh peserta rapat yang terdiri Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
Dan diwakili oleh Asisten 3 Asiano G. Kawatu. Dimana sepanjang minggu lalu angka Inflasi di Propinsi Sulawesi Utara tercatat sebagai yang terendah. Yaitu di angka 4,65%. Langkah yang dilakukan pemprov bersama kabupaten kota antara lain menjaga ketersediaan pasukan terutama pada bahan atau komoditas penyumbang inflasi kemudian pelaksanaan program Mari jo Bakobong, gerakan Urban Farming serta program kredit usaha rakyat Bohusami Bakobong yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah yang dikhususkan kepada petani nelayan. Serta program ASN menanam dan TPID Kabupaten Kota rutin melaksanakan operasi pasar dan pasar murah. Berbagai kerjasama antar daerah serta antar propinsi.
Namun disampaikan juga Propinsi Sulawesi Utara adalah terendah dalam Realisasi Pendapatan APBD Se-Indonesia yaitu 66,83%. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, juga turut menyampaikan mengenai harga komoditas yang turut mempengaruhi Inflasi terutama di dua daerah yang angka inflasinya tertinggi seperti Propinsi Jambi dan Kabupaten Aceh Barat. Serta arahan menjelang HBKN Nataru untuk seluruh Propinsi, Kabupaten dan Kota. Serta secepatnya memberikan dan berkoordinasi mengenai harga komoditas di daerah.
Turut hadir rapat virtual diantaranya wakil.walikota Hengky Honandar, tim Kordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Kerja Wakil Walikota Bitung. Hadir juga Kajari, Kapolres, Dandim, Asisten II, Inspektur, Bappeda, BPS, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Bagian Perekonomian dan lainnya.(*)
Komentar