Peliput: Hendra Pabela
Editor: Idam Malewa
A-TIMES, BOLSEL- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar launching Sistem Informasi Pajak Terintegrasi (SI PATEN), di lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki. Senin (05/09).
Launching aplikasi dibuka Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt. Semua OPD, para camat dan sangadi se- Boslel serta Forkopimda Bolsel ikut hadir.
Bupati Kamaru menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah.
“Semakin tinggi PAD semakin rendah pula ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat,”katanya.
Kamaru menyentil laporan Kaban BPKPD bahwa, masih ada SKPD pengelola PAD sangat rendah realisasi, bahkan ada belum realisasi,” sindir Iskandar
Menurut presidium KAHMI Sulut banyak kedapatan desa yang capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB realisasinya masih di kisaran 40-an persen sementara batas waktu pelunasannya sampai 30 November 2022.
“Untuk itu saya meminta kepada para sangadi yang capaian PAD dan PBB masih jauh dari target untuk segera melakukan optimalisasi penagihan. Supaya sudah ditargetkan dapat tercapai dan untuk para camat.
Saya harap agar lebih aktif lagi dalam melakukan evaluasi mingguan atas capaian di tiap Desa,” pinta Kamaru.
Iskandar juga memberikan apresiasi kepada SKPD dan desa yang progres capaian realisasi PBB dan PADnya sudah maksimal.
“Saya memberikan apresiasi serta atensi yang besar atas kerja dan upaya yang telah kalian capai, terus pertahankan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi,” kata Bupati Kamaru
Kehadiran aplikasi SI PATEN untuk lebih memudahkan dan cepat pembayaran pajak, Bupati Iskandar menambahkan jika pihaknya telah berupaya melahirkan aplikasi layanan inovasi SI PATEN.
Aplikasi SI PATEN ini digagas langsung oleh Kaban BPKPD, kehadiran aplikasi layanan ini dapat langsung menyentuh masyarakat, sehingga kami berharap, SI PATEN ini akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak kepada Pemda.
“Manfaatnya aplikasi ini selain memudahkan pemerintah untuk memonitor capaian realisasi PBB secara real time juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang langsung memantau pajak yang telah dibayarkan di desa secara online hanya dengan memasukan Nomor Objrk Pajak (NOP),” tutupnya.(*)
Komentar